Don't Miss
Home / Berita Utama / Jokowi Sebar Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Tahun Depan

Jokowi Sebar Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Tahun Depan

Mediaswara.com, Jakarta – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Tim Panja C pemerintah soal transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akhirnya rampung.

Banggar DPR RI dan pemerintah sepakat anggaran TKDD Rp 826,9 triliun masuk postur RAPBN tahun 2019. Itu artinya juga parlemen menyetujui dana kelurahan.

Anggaran TKDD sebesar Rp 826,9 triliun ini terdiri Rp 756,9 triliun untuk transfer ke daerah dan Rp 70 triliun untuk dana desaa. Dana kelurahan yang sebesar Rp 3 triliun masuk dalam pagu transfer ke daerah.

Dana kelurahan yang aktif pada tahun depan ini masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dengan anggaran sebesar Rp 3 triliun.
Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka mengatakan, pagu anggaran dana kelurahan yang sebesar Rp 3 triliun akan disebar ke seluruh kelurahan yang ada di Indonesia.
Jokowi saat pengukuhan anggota Paskibraka Nasional di Istana Negara, Rabu (15/8/2018). (Foto: Dok Kemenpora)

Jokowi saat pengukuhan anggota Paskibraka Nasional di Istana Negara, Rabu (15/8/2018). (Foto: Dok Kemenpora)

“Dana kelurahan yang dialokasikan melalui tambahan DAU sebesar Rp 3 triliun ini akan dialokasikan kepada 8.212 kelurahan yang ada di seluruh kabupaten/kota,” kata Putut, Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Putut menceritakan, dana kelurahan ini akan menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai mana seperti yang diatur oleh PP Nomor 17 Tahun 2018.
Dengan adanya alokasi dana kelurahan ini, pemerintah pusat, kata Putut berharap bisa dimanfaatkan Pemda untuk kegiatan prioritas infrastruktur dasar.
Putut mengungkapkan, dana kelurahan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk berbagai macam kegiatan khususnya sarana dan pra sarana, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Tambahan DAU ini adalah dukungan bagi Pemda untuk penganggaran bagi kelurahan dalam pembangunan sarpas (sarana-prasarana) dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” kata Putut.
Putut mengatakan dana kelurahan merupakan dana yang alokasinya diatur langsung oleh pemerintah. Namun demikian, pengalokasian tetap melalui APBN atau dari pusat.
“Yang mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan secara langsung pendanaan bagi kelurahan adalah Kabupaten/Kota,” kata Putut.
tut menjelaskan, dana kelurahan akan masuk dalam APBD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018. Ada 8.212 kelurahan yang akan menerima dana ini di tahun depan.
“Sehingga tambahan DAU ini adalah sebagai dukungan bagi Pemda untuk menyediakan pendanaan bagi kelurahan, detail penggunaannya nantinya akan diatur dengan Peraturan Mendagri,” jelas dia.
Sedangkan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa.
Setiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo merespons maraknya penolakan program dana kelurahan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Eko, pihak yang menentang mungkin belum memahami bagaimana kondisi kelurahan di berbagai daerah lantaran masih menggunakan tolak ukur kondisi kelurahan yang ada di Pulau Jawa saja.
“Jangan bayangin kelurahan-kelurahan di daerah itu kayak di Jawa. Kelurahan di daerah itu banyak yang miskin juga,” sebut dia Kamis (25/10/2018) kemarin.
Padahal, tambah dia, keberhasilan program pemerintah bukan semata-mata mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun yang lebih penting adalah pemerataan.
Dalam kajian pemanfaatan dana desa yang dilakukan pemerintah, ternyata banyak kelurahan yang belum menerima manfaat dari dana desa yang dalam 4 tahun sudah mengalir sebanyak Rp 187 triliun.
Padahal, kelurahan tersebut kondisinya sama miskin dengan desa di sekelilingnya. Namun, lantaran aturan yang berlaku saat ini hanya diperuntukkan bagi desa, maka kelurahan pun belum menikmati dampak dari dana tersebut. Kondisi itu lah yang mendasari inisiatif dibuatkan juga aturan untuk dana kelurahan.(Dtkcom/AW)

About media swara 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*