Don't Miss
Home / Berita Utama / Bersalah Menerbitkan Akta Jual Beli Pabrik Kelapa Sawit PT Bintang Nauli Pratama MPD Berikan Sanksi Kepada Notaris RSS SH

Bersalah Menerbitkan Akta Jual Beli Pabrik Kelapa Sawit PT Bintang Nauli Pratama MPD Berikan Sanksi Kepada Notaris RSS SH

  •  Pihak PT BNP Dilapor Karena Menempatkan Keterangan Palsu
  •  Permai Sumut Desak Kapoldasu Segera Menangkap Para Pelaku

notaris+palsuMedan, mediasWara
Terbukti menerbitkan Akta Jual Beli Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Bintang Nauli Pratama (PT BNP) sebelum  meminta Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa, akhirnya Majelis Pemeriksa Daerah (MPD) Notaris Kota Medan  memberi rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Utara untuk memberikan sanksi pelanggaran Sumpah/Janji Jabatan kepada Notaris RSS SH.

Keputusan ini dikeluarkan Majelis Pemeriksa Jansen R Sitanggang SH sebagai Ketua, DR Pendasteran Tarigan SH MS dan Hj Teti Winarti SH MSi masing-masing sebagai anggota dan Marzuki SH sebagai Sekretaris, Jumat (7/8/2015).

Selain itu, terlapor Notaris RSS SH ketika membuat Akta Jual Beli PKS PT BNP tidak menguraikan di dalam Akta dokumen kepemilikan PKS PT BNP atas objek yang diperjual belikan, yang seharusnya disebut di dalam Akta secara jelas.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum di sidang pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah Kota Medan menyatakan bahwa Terlapor Notaris RSS SH melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan melanggar Sumpah/Janji Jabatan sebagai Notaris.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut, dapat dikenai sanksi berupa (a). teguran lisan; (b). teguran tertulis; (c). pemberhentian sementara; (d). pemberhentian dengan hormat; atau (e). pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya, MPD Notaris Kota Medan merekomendasikan kepada MPW Notaris Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan sanksi kepada terlapor Notaris RSS SH sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berupa peringatan secara tertulis dengan suara bulat.

Sebelumnya, Direktur CV Sari Surya Legiman Pranata (49 Tahun) telah melaporkan pihak PT BNP Sibolga ke Polda Sumatera Utara dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana.

Laporan ini diterima Brigadir Rudi Bangun, Rabu (19/08/2015) dengan Surat Tanda  Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/978/VIII/2015/SPKT “II”, dimana kerugian yang diderita korban  diperkirakan sebesar Rp593.821.500.

Sementara itu, Ketua DPD Permai Provinsi Sumatera Utara Abednego Panjaitan mendesak MPW segera menindaklanjuti keputusan MPD Kota Medan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta dan mengusulkan pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris RSS SH Pasalnya, tindakan Notaris RSS SH telah mengakibatkan kerugian berkepanjangan bagi Legiman Pranata.

Lebih lanjut, Abednego Panjaitan mendesak pihak Polda Sumatera Utara segera menangkap dan menahan pihak PT BNP atas keterangan palsu yang disampaikannya di dalam Akta Jual Beli Nomor 54 tanggal 27 Pebruari 2013 atas nama penghadap Tuan Dody Chairuddin ST dkk.

Di dalam pasal 3 Akta Jual Beli No 54 tersebut, pihak pertama masing-masing Tuan DC ST, H HG SE, Drs H ADB dan Ny Hj TCN diduga telah menyatakan keterangan yang tidak benar alias palsu.

Pasalnya, keterangan pihak pertama di dalam Akta menjamin untuk sekarang dan kemudian hari, bahwa pihak kedua (Drs H Syafaruddin Nasution), tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai hak atas apa yang diperjual belikan tersebut, tidak tersangkut sesuatu perkara dan bebas dari segala sitaan.

Padahal, perkara Perdata antara PT BNP melawan CV Sari Surya masih  berproses di Pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menilai Legiman Pranata yang benar sesuai  utusan No 143/Pdt.G/2008/PN Medan tertanggal 25 Agustus 2009, yang mana Majelis menetapkan PT BNP harus membayar sisa pekerjaan dan mengembalikan barang-barang milik Legiman. Dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Sumut No 35/PDT/2010/PT Mdn tanggal 2 Maret 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No 3046.K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2010, yang menguatkan putusan PN Medan. Bahkan, pengadilan juga mengeluarkan penetapan sita eksekusi No 10/Eks/2013/143/PDT.G/2008/PN Mdn tanggal 25 Juni 2013. Kemudian, pihak PT BNP mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan Surat Pengantar Nomor: W2.U1/17.167/PDT.04.10/XI/2014 dan teregister dalam perkara Nomor 67 PK/PDT/2015 dan pada akhirnya PK tersebut ditolak tanggal 18 Juni 2015.

Ketika Pengadilan Negeri Medan menerbitkan penetapan sita eksekusi terhadap PKS PT BNP berdasarkan penetapan Nomor 10/Eks/2013/143/PDT.G/2008/PN Mdn tanggal 25 Juni 2013, akan tetapi pihak PT BNP justru  menjual PKS tersebut kepada Drs H Syafaruddin Nasution berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 tanggal 27 Pebruari 2013 (Israel Tampubolon)

About media swara 2

One comment

  1. Hi, just wanted to tell you, I enjoyed this post. It was inspiring.Keep on posting!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*